BI Ungkap Manfaat Transaksi Nontunai Selamatkan Warga dari Uang Palsu
Jakarta (LIGA335) — Bank Indonesia (BI) mengungkapkan bahwa perluasan transaksi nontunai memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, salah satunya melindungi warga dari peredaran uang palsu. Dengan semakin masifnya penggunaan pembayaran digital, risiko menerima uang palsu dalam transaksi harian dapat ditekan secara signifikan.
BI menyebut pembayaran nontunai—seperti QRIS, kartu debit/kredit, dan dompet digital—membuat transaksi lebih aman karena tidak melibatkan uang fisik yang rawan dipalsukan.
“Transaksi nontunai mengurangi risiko peredaran uang palsu dan meningkatkan keamanan bertransaksi, khususnya di sektor ritel dan UMKM,” ujar perwakilan BI.
Tekan Risiko di Tingkat Pedagang dan Konsumen
Menurut BI, pedagang kecil dan masyarakat umum adalah pihak yang paling rentan menjadi korban uang palsu. Dengan beralih ke pembayaran digital, potensi kerugian akibat uang palsu dapat dihindari karena seluruh transaksi tercatat secara elektronik dan tervalidasi sistem perbankan.
Di pasar tradisional hingga pelaku UMKM, adopsi QRIS dinilai efektif karena mudah digunakan dan tidak membutuhkan perangkat mahal.
Dorong Inklusi Keuangan dan Efisiensi
Selain aspek keamanan, BI menilai transaksi nontunai mendorong inklusi keuangan dan efisiensi ekonomi. Pembayaran digital memudahkan pencatatan keuangan, mempercepat transaksi, serta menekan biaya pengelolaan uang tunai.
BI terus memperluas akseptasi QRIS di berbagai sektor—transportasi, pendidikan, kesehatan, hingga layanan publik—agar manfaatnya dirasakan lebih luas.
Tetap Edukasi Ciri Keaslian Rupiah
Meski transaksi nontunai meningkat, BI menegaskan edukasi Cinta, Bangga, Paham Rupiah tetap penting. Masyarakat diimbau mengenali ciri keaslian uang rupiah melalui metode 3D (Dilihat, Diraba, Diterawang) untuk transaksi tunai yang masih digunakan.
“Pembayaran digital dan literasi rupiah harus berjalan beriringan,” kata BI.
Arah Kebijakan ke Depan
Ke depan, BI akan memperkuat infrastruktur pembayaran digital, meningkatkan literasi, serta berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan pelaku usaha untuk memperluas transaksi nontunai. Upaya ini diharapkan tidak hanya meningkatkan keamanan dari uang palsu, tetapi juga mempercepat transformasi ekonomi digital nasional.
