3 mins read

Pengamat: Akurasi Data dan Pengawalan Publik Kunci Sukses Program “Gratispol” Kaltim

Pengamat: Akurasi data dan pengawalan publik kunci sukses Gratispol

SAMARINDA, KALTIM (cvtogel) — Program unggulan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), “Gratispol” (Gerakan Layanan Publik Gratis), yang mencakup pendidikan hingga jenjang S3, kesehatan, dan layanan sosial, mendapat sorotan tajam dari kalangan akademisi dan pengamat kebijakan publik. Program ambisius ini dipuji sebagai langkah progresif, namun kesuksesannya dinilai sangat bergantung pada dua kunci utama: akurasi data penerima dan pengawalan ketat oleh publik.


 

Pentingnya Akurasi Data dan Verifikasi Berlapis

 

Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Mulawarman, Dr. Rahmat Hidayat, M.Si., menyatakan bahwa tantangan terbesar program Gratispol—terutama pada sektor pendidikan dan kesehatan gratis—adalah memastikan bantuan tepat sasaran.

  • Identifikasi Warga Rentan: Program Gratispol ditujukan untuk warga Kaltim, khususnya kelompok rentan. Dr. Rahmat menekankan, jika data awal yang digunakan untuk menentukan penerima (misalnya data kemiskinan atau domisili) tidak akurat, maka bantuan berisiko besar dinikmati oleh pihak yang tidak berhak.
  • Sistem Verifikasi Digital: Ia menyarankan agar Pemprov Kaltim membangun sistem verifikasi data yang kuat dan berlapis. Verifikasi tidak boleh hanya mengandalkan data administrasi kependudukan (KTP dan KK), tetapi perlu diintegrasikan dengan data dari perguruan tinggi, BPJS Kesehatan, dan survei lapangan.
  • Potensi Keterlambatan Pencairan: Kasus penundaan pencairan dana beasiswa Gratispol yang sempat terjadi beberapa waktu lalu (hingga akhir Oktober 2025) menjadi indikasi adanya masalah pada proses verifikasi dan penyaluran. Akurasi data yang buruk dapat memperlambat birokrasi dan menimbulkan keresahan di masyarakat.

 

Peran Publik sebagai Kontrol Utama

 

Aspek kedua yang dinilai krusial adalah pengawalan dan partisipasi aktif dari masyarakat.

  • Transparansi Anggaran dan Penerima: Dr. Rahmat meminta Pemprov Kaltim untuk mengumumkan secara terbuka daftar lengkap penerima manfaat Gratispol, terutama beasiswa kuliah. Transparansi ini akan memungkinkan masyarakat luas, termasuk mahasiswa, untuk melakukan pengawasan silang.
  • Saluran Pengaduan Efektif: Harus ada saluran pengaduan yang mudah diakses dan ditindaklanjuti secara serius. Publik harus diberdayakan untuk melaporkan jika menemukan indikasi kecurangan atau salah sasaran.
  • Menghindari “Gorengan” Politik: Pengawalan publik juga penting untuk memastikan program ini benar-benar berjalan murni sebagai layanan publik, bukan hanya sebagai alat politik yang masif dan hanya ramai saat peluncuran.

 

Gratispol Sebagai Fondasi SDM Kaltim Emas

 

Gratispol, yang diluncurkan bertepatan dengan Hari Kartini pada April 2025, merupakan janji unggulan Gubernur Kaltim. Program ini meliputi:

  • Pendidikan Gratis: Jenjang SMA/SMK hingga S3 di dalam dan luar negeri (dengan batasan biaya UKT tertentu).
  • Kesehatan Gratis: Iuran BPJS Kesehatan Kelas III dibayarkan penuh oleh Pemprov.
  • Layanan Sosial: Seragam sekolah gratis, internet desa gratis, umrah/perjalanan spiritual gratis bagi penjaga rumah ibadah, hingga bantuan administrasi kepemilikan rumah.

Tujuan utama program ini adalah meningkatkan rasio anak Kaltim yang melanjutkan ke perguruan tinggi (saat ini baru sekitar 12%) menuju standar negara maju dan menyiapkan SDM unggul menjelang hadirnya Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Jika dua pilar ini, data yang valid dan pengawasan yang kuat dari rakyat, dapat dipertahankan, maka Gratispol akan menjadi investasi jangka panjang yang sukses bagi generasi emas Kalimantan Timur,” tutup Dr. Rahmat.